+6281-1227-7954
klien7summitstravel@gmail.com
Bandung, Senin 21 Juli 2025, Ribuan pelaku usaha sektor pariwisata di Jawa Barat turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai elemen industri pariwisata, mulai dari pengusaha PO bus, agen travel, sopir bus, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM oleh-oleh dan katering. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03 KESRA Tahun 2025.
Kebijakasn tersebut mengatur larangan kegiatan study tour sekolah ke luar daerah dan menganjurkan sekolah-sekolah agar menggelar kegiatan edukatif di wilayah Jawa Barat saja. Tujuannya, menurut Gubernur Dedi Mulyadi, adalah untuk mengurangi beban ekonomi orang tua dan mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Namun, kebijakan ini dianggap berdampak serius bagi kelangsungan hidup para pelaku industri pariwisata, terutama yang selama ini sangat bergantung pada momen liburan sekolah dan kegiatan wisata pelajar.
Menurut keterangan dari perwakilan Federasi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, larangan study tour ini telah menurunkan pendapatan para pengusaha bus dan agen perjalanan hingga 60 persen. Penurunan ini menyebabkan banyak pengusaha dan sopir kesulitan membayar cicilan kendaraan dan hutang perusahaan. Beberapa bahkan mengaku sudah mulai merumahkan karyawan karena operasional yang tidak seimbang lagi dengan pemasukan.
Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi aksi ini dengan tegas. Ia menyatakan bahwa SE yang diterbitkan bukan untuk mematikan sektor pariwisata di Jawa Barat, tetapi lebih kepada mengatur kembali esensi dari study tour agar tidak menjadi ajang rekreasi mewah yang justru membebani sebagian besar orang tua murid. Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan ini muncul setelah kecelakaan bus study tour yang menewaskan belasan siswa di Subang pada tahun 2024 lalu, dan ia merasa bertanggung jawab mencegah hal serupa terjadi kembali.
Protes ini bukan hanya tentang kerugian finansial. Para pelaku usaha juga menilai bahwa pelarangan study tour secara menyeluruh bukan solusi yang bijak. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengawasan dan peningkatan standar keselamatan, bukan melarang seluruh kegiatan wisata.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyeimbangkan antara kepentingan keselamatan, keadilan sosial, dan keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata. Di tengah tekanan yang terus meningkat, diperlukan pendekatan dialog terbuka antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Ayo temuin paket paket-paket tour murah di 7summitstravel.com atau kamu bisa custom serta konsultasi gratis terkait tour kamu lewat whatsapp kami di nomor 0811-2277-954
Comments